Selasa, 17 Desember 2024 pukul 09.00 WIB sesuai surat undangan Sekretaris Daerah Kota  Yogyakarta nomor 400.2/5780 tanggal 9 Desember 2024, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, menugaskan Panitera Pengganti, Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H. dan Rike Simballago, S.H. mewakili Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk hadir pada acara Puncak peringatan Hari Ibu ke-96 dan HUT ke-73 Gerakan Organisasi Wanita Kota Yogyakarta tahun 2024. Kegiatan yang mengusung tema “Perempuan Berdaya untuk Indonesia Emas 2045” diinisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Yogyakarta. Kegiatan Puncak peringatan Hari Ibu ke-96 dan HUT ke-73 Gerakan Organisasi Wanita Kota Yogyakarta tahun 2024 dihadiri oleh Pj. Wali Kota Yogyakarta, Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A. dan jajaran Forkopimda Kota Yogyakarta beserta istri, perwakilan ibu-ibu dari dinas Kota Yogyakarta, BUMD dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita Kota Yogyakarta.

Kamis, 12 Desember 2024, pukul 08.30 WIB sesuai surat undangan Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 169/DJU.3/UND.HM1.1.1/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sri Harsiwi, S.H., M.H. didampingi Sekretaris, Plh. Panitera, Panitera Muda Hukum, Staf Perdata, Staf Keuangan dan Admin Pelaporan Elektronik Pengadilan Negeri Yogyakarta mengikuti kegiatan rapat evaluasi penyerapan anggaran dan realisasi pelayanan layanan hukum secara online. Kegiatan rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung, Zahlisa Vitalisa, S.H., M.H. dan diikuti oleh satuan kerja pengadilan tingkat pertama yang terdapat anggaran prodeo dan Zitting Plaats. Dalam kegiatan tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan croscek secara langsung kepada seluruh satuan kerja yang hadir terkait laporan capaian dan kendala yang terjadi. Berdasarkan dari hasil monitoring evaluasi penyerapan anggaran layanan hukum serta realisasi pelayanan layanan hukum, masih terdapat satuan kerja yang belum dilaksanakan dan atau penyerapan anggaran layanan hukum masih rendah sehingga berdampak pada sisa anggaran yang masi cukup banyak.

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum berpesan dan menekankan kepada seluruh satuan kerja yang hadir untuk segera memaksimalkan penyerapan anggaran dan merealisasikan capaian output pelayanan layanan hukum sesuai dengan yang telah ditargetkan sebelum tahun anggaran 2024 berakhir. Karena penyerapan anggaran dan realisasi pelayanan layanan hukum yang rendah/tidak maksimal akan berdampak secara langsung pada Capaian Kinerja Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.