Senin, 22 Mei 2023, pukul 10.00 WIB,memenuhi undangan Universitas Ahmad Dahlan, hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Yulanto Prafifto Utomo, S.H., M.H. mewakili Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta hadir dalam acara Launching dan Bedah Buku berjudul “Gaya Kepemimpinan Strategis dan Green Human Resource Management dalam membangun Teamwork” karya Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman. Kegiatan acara Launching dan Bedah Buku yang dilaksanakan di Aula Amphitarium, Lantai 9 Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dihadiri secara langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan jajarannya, Forkopimda Kota Yogyakarta, Akademisi, Organisasi Kemasyarakatan serta tamu undangan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut launching secara simbolis ditandai dengan penyerahan Buku oleh PT Rajagrafindo Persada kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman. Buku ini mengulas secara mendalam tentang gaya kepemimpinan strategis antara pemimpin dengan anak buah pada suatu kerja sama di dalam suatu organisasi, dimana seorang pemimpin itu diidolakan, dikagumi, dicintai dan diharapkan kehadirannya. Kepala Staf TNI Angkatan Darat menyampaikan bahwa gaya kepemimpinan strategis ini tidak hanya berlaku di dunia militer sehingga dapat diadopsi sebagai referensi bagi mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan.

Senin, 22 Mei 2023, pukul 09.00 WIB memenuhi undangan Lubis Santoso & Maramis Law Firm nomor 048/LSM-TML/L/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pekerjaan Rumah Pemerintah dan Pengadilan untuk Pidana Mati dalam KUHP Baru”. Kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut sekaligus mewakili Mahkamah Agung RI dalam kegiatan FGD yang di inisiasi oleh Lubis Santoso & Maramis Law Firm. Pada kegiatan yang diselenggarakan di ruang Pamandengan 2, Lantai 8 Hotel Royal Ambarukmo juga diundang perwakilan dari institusi Kejaksaan RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Akademisi Hukum.

Dalam sambutannya sekaligus pengantar kegiatan diskusi, Prof. Todung Mulya Lubis, S.H.,LL. M. menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya FGD “Pekerjaan Rumah Pemerintah dan Pengadilan untuk Pidana Mati dalam KUHP Baru” yaitu untuk mendiskusikan ketentuan pidana mati dalam KUHP Baru dan urgensinya, khususnya mengenai pelaksanaan dan implementasi pidana mati dengan masa percobaan. Pada kegiatan FGD masing-masing narasumber menyampaikan berbagai hal dan pandangan mengenai pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru. Dan pada kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang atas disposisi YM. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta diminta oleh penyelenggara sesuai dengan Term of Reference (TOR) untuk menyampaikan pandangan tentang bagaimana rasio legis pengaturan pidana mati, bagaimana sikap Mahkamah Agung RI terhadap perubahan politik pidana setelah KUHP Baru dan bagaimana kebijakan Mahkamah Agung RI untuk menerapkan masa percobaan dalam pidana mati kepada seluruh peserta yang hadir.