Jumat, 28 Juni 2024, pukul 09.00 WIB sesuai surat undangan KepaIa Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI nomor 206/BUA.1/UND.RA.1.7/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, Sekretaris, Tasiman, S.H., M.H., bersama Kepala Sub Bagian Umum Keuangan dan Staf Bagian PTIP mengikuti kegiatan undangan rapat pelaksanaan dan penyusunan anggaran secara online. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Sahwan, S.H. M.H dan diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Bagian Perencanaan dan Keuangan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama empat lingkungan peradilan.

Turut hadir pula perwakilan Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan dalam kegiatan rapat. Adapun pembahasan dalam agenda rapat yang diselenggarakan terkait evaluasi Kinerja Anggaran Tahun Anggaran  2023, Overview Kinerja Anggaran Sementer I Tahun Anggaran 2024, Overview Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2025 pada program Dukungan Manajemen dan Pelayanan Hukum pada Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya

Kamis, 27 Juni 2024, pukul 09.00 WIB sesuai surat undangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI nomor 153/DJU/UND.HM2.1/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua Pengadilan dan Panitera mengikuti kegiatan rapat kerja (Working Meeting) secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan rapat kerja diikuti oleh seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia. Kegiatan Rapat Kerja antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan The Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) sebagai rangkaian kunjungan kerja The Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Upaya untuk lebih memperkuat kerjasama institusi peradilan.