Selasa, 9 Juli 2024 pukul 09.00 WIB sesuai surat Plh. Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaaan Negeri Yogyakarta B-159/M.4.10/Kpa.5/07/2024 tanggal 5 Juli 2024, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Heri Kurniawan, S.H., M.H. hadir pada kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Kegiatan pemusnahan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta juga dihadiri jajaran Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan perwakilan BPOM Yogyakarta.

Kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Suroto, S.H., M.H.. Pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana berupa narkotika psikotropika, senjata tajam, barang sitaan lainnya dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dipotong, dibakar hingga diblender. Kegiatan pemusnahan ini dilaksanakan untuk menjalankan putusan pengadilan sekaligus untuk menghindari/mencegah keterbatasan ruang penyimpanan barang bukti.

Senin, 8 Juli 2024, pukul 13.00 WIB memenuhi surat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI nomor 457/BLD.2/HM2.1.1/VI/2024 yang ditindaklanjuti dengan surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 613/KPT.W13.U/HM2.1.1/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 perihal Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data II, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua Pengadilan dan Kepala Sub Bagian Umum Keuangan mengikuti kegiatan secara daring. Kegiatan FGD juga diikuti oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan FGD dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan Penyusunan Naskah Kebijakan Tahun Anggaran 2024 oleh Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dengan judul “Pengaturan Eselonisasi Jabatan Struktural dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung”.

Hadir sebagai narasumber materi dalam kegiatan FGD, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.; Hakim Yustisial Kamar Tata Usaha Negara MA RI, Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H.; Peneliti Madya Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H.). Kegiatan FGD dilaksanakan untuk menggali berbagai data informasi dan pandangan atau gambaran dari berbagai sumber (peserta yang mengikuti kegiatan) yang nantinya akan menjadi bahan masukan dalam Penyusunan Naskah Kebijakan Tahun anggaran 2024 terkait “Pengaturan Eselonisasi Jabatan Struktural dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung”.