Kamis, 22 Agustus 2024, pukul 08.00 WIB memenuhi undangan Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta nomor B/Und-2001/VIII/OPS.1.1.3/2024 tanggal 19 Agustus 2024, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. hadir pada acara kegiatan simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) operasi mantab Praja Progo 2024 dalam rangka Pengamanan Pemilihan Umum tahun 2024. Kegiatan yang diselenggarakan di Stadion Mandalakrida Kota Yogyakarta dihadiri oleh Wakil Kapolresta Yogyakarta, AKBP Rudi Setiawan, S.I.K., M.Si., Perwakilan Polda DI Yogyakarta, jajaran Forkopimda Kota Yogyakarta, Jajaran Kapolsek Polresta Yogyakarta dan instansi-instansi terkait.

Kegiatan simulasi pelatihan sistem pengamanan kota (Sispamkota) dilaksanakan dalam rangka kesiapan Pengamanan pesta demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2024 khususnya di wilayah Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan aman dan tertib. Pada kegiatan, berbagai simulasi dilakukan dengan beragam skenario, mulai kondisi sebelum adanya pilkada, masa pendaftaran calon pilkada , masa kampanye, masa distribusi logistik KPU, masa tenang, simulasi kelompok warga melakukan aksi unjuk rasa atas atau huru-hara hasil pemilu dan menjinakkan bahan peledak. Dalam latihan simulasi, Polresta Yogyakarta mengerahkan satuan dalmas (Pengendalian Massa) dengan peralatan mobil water canon dan melibatkan satuan brimob (Brigade Mobil). Diharapkan dengan pelaksanaaan simulasi Sispamkota operasi mantab Praja Progo tahun 2024, seluruh jajaran Polresta Yogyakarta telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi berbagai resiko yang mungkin terjadi selama masa pilkada 2024 khususnya di wilayah kota Kota Yogyayakarta.

Selasa, 20 Agustus 2024 pukul 10.15 WIB bertempat di Ruang Tamu Terbuka, Hakim Juru Bicara/Humas Pengadilan Negeri Yogyakarta, Heri Kurniawan, S.H., M.H. menerima kunjungan Jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Yogyakarta dan Sleman. Maksud dan tujuan kedatangan tersebut dalam rangka untuk berkonsultasi memperoleh informasi/penjelasan terkait surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Yogyakarta sehubungan dengan kelengkapan persyaratan pencalonan pemilihan Wali Kota/Bupati dan Wakil Wali Kota / Wakil Bupati di Kota Yogyakarta dan Sleman. Hal tersebut untuk memastikan bahwa bakal calon yang mendaftar benar-benar tidak pernah dipidana/terkait dengan perkara korupsi (merugikan keuangan negara).