HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

  • gambardifabel
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  •  
    sipp
  • sms
  •  

    gambar
  •  

    gambardifabel
  • Selamat Datang

    Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

    Lebih Lanjut

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta

    Masuk SIPP

  • Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

    PTSP merupakan bentuk reformasi regulasi dan reformasi birokrasi. Pelayanan yang tersebar dikepaniteraan dan kesekretariatan disatukan dalam satu pintu, satu tempat ptsp. Mulai dari tahap awal sampai dengan proses layanan, penyelesaian layanan, dengan menyederhanakan prosedur, agar efektif, efisien, transparan, terukur dan akuntabel, biaya murah dan menghindari penyelewengan.

    Lebih Lanjut

  • Pos Layanan Hukum

    Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM

    Lebih Lanjut

  • Mendukung Aksesibilitas Difabel

    Situs Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

e-Court

e-Berpadu

Eraterang

SIPP

Direktori Putusan

SI SUPER

JDIH

INAPROC

SIWAS

Yanti Online

PERKUSI

SIPPN MENPAN

Articles in Category: Berita Terkini

Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Peluncuran Distribusi Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024

on Selasa, 26 November 2024. Posted in Berita Terkini

Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Peluncuran Distribusi Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024

Selasa, 26 November 2024 pukul 07.30 WIB memenuhi surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta nomor 371/PP.08.4-Und/3471/1/2024 tanggal 24 November 2024, Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tasiman, S.H., M.H. mewakili Ketua Pengadilan Negeri Yogykarta hadir pada kegiatan pelepasan distribusi logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kota Yogakarta. Kegiatan yang diselenggarakan di Gudang Logistik KPU Kota Yogyakarta dihadiri Jajaran Forkopimda Kota Yogyakarta, Ketua KPU DI Yogyakarta, Jajaran Kepala Kepolisian Sektor di Wilayah Kota Yogyakarta, Jajaran KPU Kota Yogyakarta, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, POS Indonesia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryosamudro, S.Sn. dalam acara menyampaikan bahwa pendistribusian logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 akan disalurkan ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kota Yogyakarta. Pendistribusian logistik nantinya akan dikawal aparat keamanan untuk menjaga keamanan  dan memastikan logistik tepat dari sisi jumlah, jenis, waktu, dan sesuai kebutuhan. Kemudian dalam sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum DI Yogyakarta, Ahmad Shidqi juga berterima kasih pada jajaran KPU yang telah bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu hingga pelaksanaan besok dan proses rekapitulasi setelah pemilihan kepala daerah dilaksanakan. Dalam sambutanny, Pj. Wali Kota Yogyakarta, Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A.. berharap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024 akan berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada kendala.

Pelepasan distribusi logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Yogakarta ditandai secara simbolis pemotongan tali bunga oleh Pj. Wali Kota Yogyakarta, Kapolresta Kota Yogyakarta dan Kasdim 0734/Kota Yogyakarta dan kemudian dilanjutkan dengan pemecahan kendi oleh Ketua KPU Kota Yogyakarta dan Ketua KPU DI Yogyakarta pada kendaraan truk pembawa logistik pemilihan kepala daerah. Selanjutnya Pj. Wali Kota Yogyakarta bersama Ketua KPU DI Yogyakarta dan Ketua KPU Kota Yogyakarta melepas secara resmi seluruh rangkaian kendaraan truk pembawa logistik pemilihan kepala daerah Tahun 2024 di wilayah Kota Yogakarta dengan pengawalan aparat keamanan.

Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti FGD MAHKUMJAKPOLPLUS

on Senin, 25 November 2024. Posted in Berita Terkini

Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti FGD MAHKUMJAKPOLPLUS

Senin, 25 November 2024, pukul 08.30 WIB sesuai surat undangan Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional RI nomor B/196/XI/DR/PB.06.00/2024/BNN tanggal 20 November 2024, bertempat di ruang Command Center, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H.  didampingi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) MAHKUMJAKPOL PLUS. Kegiatan FGD dengan tema “Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014 guna mewujudkan sinergi Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” diselenggarakan secara online dan diikuti oleh jajaran BNN Propinsi/Kabupaten/Kota, jajaran Peradilan Umum Tingkat Banding dan Tingkat pertama, Jajaran Narkoba Kepolisian, Jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan FGD diselenggarakan sebagai bagian analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan bersama nomor 1 tahun 2024 dalam mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama penyelesaian permasalahan narkotika sebagai upaya pencegahan terjadinya korban penyalahgunaan narkotika, menurunkan jumlah pecandu narkotika melalui program pengobatan, perawatan dan pemulihan serta penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana. Dengan adanya FGD diharapkan adanya kesamaan pemahaman tentang sistem tujuan, sistem peradilan dan sistem pemidanaan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.