Jumat, 21 Juli 2023, pukul 14.00 WIB, bertempat di ruang Teleconference, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H didampingi Wakil Ketua Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Mujiono, S.H., M.H. memimpin rapat monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan dan kedisiplinan.  Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Hakim Pengawas Bidang, Panitera, Sekretaris, seluruh Panitera Muda,  seluruh Kepala Sub Bagian. Dalam rapat, Ketua Pengadilan menyampaikan informasi terkait surat tugas kedatangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan Audit kinerja di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Ketua Pengadilan berpesan terkait pelaksanaan pembinaan akan  dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan melibatkan/mengundang Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan pengadilan terkait. Kemudian terkait pelaksanaan audit kinerja Ketua Pengadilan berpesan agar setiap bagian mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan terutama terkait administrasi perkara, pengelolaan keuangan perkara. Selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan menyampaikan bahwa hasil monitoring evaluasi tindak lanjut pengawasan bidang tidak ada kendala, telah disampaikan tepat waktu, kedisiplinan pegawai dan administrasi ijin keluar kantor telah dilaksanakan.

Terkait kedisiplinan dan ketertiban penanganan perkara Wakil Ketua Pengadilan berpesan agar proses persidangan tidak mengikuti keinginan para pihak, pelaksanaan persidangan harus tepat waktu dan apabila ada pegawai yang berhalangan/ sakit wajib melapor agar tidak mengganggu proses persidangan. Dalam rapat monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan sosialisasi singkat tentang aplikasi Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama (Wastitama). Aplikasi Wastitama merupakan aplikasi pengelolaan Pengawasan rutin yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pada pengadilan tingkat pertama aplikasi Wastitama dapat digunakan dalam pengawasan rutin bulanan oleh Hakim Pengawas Bidang untuk mengakomodir temuan dan tindak lanjut penyelesaian temuan pada masing-masing bidang sehingga lebih mudah dalam memonitoring. Setelah penyampaian sosialisasi singkat tersebut, Aplikasi Wastitama nantinya akan diterapkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pengawasan rutin oleh Hakim Pengawas Bidang setiap bulan.

Jumat, 21 Juli 2023, pukul 09.00 WIB memenuhi surat undangan Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)  nomor 044/SK/SAPDA/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. menugaskan Hakim, Heri Kurniawan, S.H., M.H.; Panitera Muda Pidana, Narti Hartati, S.H., dan Petugas PTSP, Novia Ike Devita, S.Kom. untuk hadir pada Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Aparatur Penegak Hukum Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Tata Usaha Negara Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Kegiatan FGD diselenggarakan secara hybrid, secara luring kegiatan dilaksanakan di Hotel Dafam Grand Rohan dan dihadiri oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di wilayah DI Yogyakarta. Kemudian secara daring diikuti oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer di seluruh Indonesia. Turut hadir pada acara tersebut perwakilan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI untuk ikut serta berperan aktif dalam kegiatan FGD.

Kegiatan FGD yang diinisiasi oleh SAPDA dalam dalam upaya komitmen untuk mewujudkan pengadilan yang inklusi bagi kelompok rentan, khususnya bagi penyandang disabilitas dalam hal advokasi tidak hanya kepada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tetapi juga pada tingkat pusat yaitu pada Mahkamah Agung RI. Maksud dan Tujuan pelaksanaan FGD diantaranya adalah untuk memaparkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Raperma) tentang Standar Pemeriksaan penyandang Disabilitas dalam proses Peradilan kepada Hakim, Penitera, dan Petugas PTSP Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara sehingga diperoleh pemahaman yang bersama akan draft Raperma yang disusun; untuk melakukan konfirmasi terhadap data hasil FGD yang telah dilakukan sebelumnya, dengan mengundang Organsisasi Penyandang Disabilitas (OPD), pendamping lembaga penyedia layanan, JBI, dan organisasi profesi; memperoleh masukan secara substansi yang berisikan hambatan dan tantangan yang spesifik yang dihadapi oleh Hakim, Panitera, dan Petugas PTSP dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.