Jumat, 21 Juli 2023, pukul 09.00 WIB memenuhi surat undangan Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)  nomor 044/SK/SAPDA/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. menugaskan Hakim, Heri Kurniawan, S.H., M.H.; Panitera Muda Pidana, Narti Hartati, S.H., dan Petugas PTSP, Novia Ike Devita, S.Kom. untuk hadir pada Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Aparatur Penegak Hukum Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Tata Usaha Negara Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Kegiatan FGD diselenggarakan secara hybrid, secara luring kegiatan dilaksanakan di Hotel Dafam Grand Rohan dan dihadiri oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di wilayah DI Yogyakarta. Kemudian secara daring diikuti oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer di seluruh Indonesia. Turut hadir pada acara tersebut perwakilan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI untuk ikut serta berperan aktif dalam kegiatan FGD.

Kegiatan FGD yang diinisiasi oleh SAPDA dalam dalam upaya komitmen untuk mewujudkan pengadilan yang inklusi bagi kelompok rentan, khususnya bagi penyandang disabilitas dalam hal advokasi tidak hanya kepada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tetapi juga pada tingkat pusat yaitu pada Mahkamah Agung RI. Maksud dan Tujuan pelaksanaan FGD diantaranya adalah untuk memaparkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Raperma) tentang Standar Pemeriksaan penyandang Disabilitas dalam proses Peradilan kepada Hakim, Penitera, dan Petugas PTSP Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara sehingga diperoleh pemahaman yang bersama akan draft Raperma yang disusun; untuk melakukan konfirmasi terhadap data hasil FGD yang telah dilakukan sebelumnya, dengan mengundang Organsisasi Penyandang Disabilitas (OPD), pendamping lembaga penyedia layanan, JBI, dan organisasi profesi; memperoleh masukan secara substansi yang berisikan hambatan dan tantangan yang spesifik yang dihadapi oleh Hakim, Panitera, dan Petugas PTSP dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Kamis, 20 Juli 2023, pukul 09.00 WIB memenuhi surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Yogyakarta nomor 005/1247 tanggal 18 Juli 2023, Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tasiman, S.H., M.H. mewakili Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta hadir dalam kegiatan Evaluasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta yang diselenggarakan di Hotel Ibis Style Yogyakarta. Kegiatan Evaluasi Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta diikuti oleh instansi-instansi yang menjadi mitra Pemerintah (MPP) Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pelayanan di MPP.

Hadir dalam kegiatan Evaluasi Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Yogyakarta, Budi Santosa, S.STP., M.Si. sekaligus membuka kegiatan dan Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, S.E. selaku Komisi DPRD Kota Yogyakarta yang membidangi tugas pengawasan dalam penanaman modal dan promosi. Dalam pembukaan kegiatan dan sambutannya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Yogyakarta menyampaikan terkait progres dan perkembangan akses layanan masyarakat ke MPP baik secara offline maupun online, rencana penataan MPP kedepannya, infrastruktur dan menginformasikan laporan masyarakat terkait pelayanan MPP Kota Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta juga menyampaikan evaluasi terkait MPP Kota Yogyakarta. Dalam kegiatan evaluasi MPP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengharapkan saran dan masukan kepada seluruh instansi selaku mitra Pemerintah Kota Yogyakarta yang membuka layanan di MPP Kota Yogyakarta.