HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

  •  

    gambar
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  •  
    sipp
  • gambar
  • gambar
  • sms
  •  

    gambar
  •  

    gambardifabel
  • eksekusi-riil
  • Selamat Datang

    Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

    Lebih Lanjut

  • e-Court

    e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

    Lebih Lanjut

  • e-raterang

    Eraterang dalah Elektronik Surat Keterangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri.

    Lebih Lanjut

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta

    Masuk SIPP

  • Small Claim Court

    Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

    Lebih Lanjut

  • SIWAS - Whistleblowing System

    Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

    LAPORKAN DENGAN SIWAS!!

  • Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

    PTSP merupakan bentuk reformasi regulasi dan reformasi birokrasi. Pelayanan yang tersebar dikepaniteraan dan kesekretariatan disatukan dalam satu pintu, satu tempat ptsp. Mulai dari tahap awal sampai dengan proses layanan, penyelesaian layanan, dengan menyederhanakan prosedur, agar efektif, efisien, transparan, terukur dan akuntabel, biaya murah dan menghindari penyelewengan.

    Lebih Lanjut

  • Pos Layanan Hukum

    Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM

    Lebih Lanjut

  • Mendukung Aksesibilitas Difabel

    Situs Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

  • Eksekusi Riil

    Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan dapat mendorong pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukuru dan terjangkau khususnya dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata pada pengadilan negeri, berikut mekanismenya

    Lebih Lanjut

e-Court

e-Berpadu

Eraterang

SIPP

Direktori Putusan

SI SUPER

JDIH

INAPROC

SIWAS

Yanti Online

PERKUSI

SIPPN MENPAN

Articles in Category: Berita Terkini

Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Pelatihan Singkat Penulisan Artikel Populer Hukum

on Rabu, 27 Maret 2024. Posted in Berita Terkini

Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Pelatihan Singkat Penulisan Artikel Populer Hukum

Rabu, 27 Maret 2024, pukul 08.30 WIB sesuai surat undangan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Hakim Indonesia (IKAHI) nomor 024/UND/PP.IKAHI/I/2024 tanggal 25 maret 2024, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. bersama Pengurus dan Anggota IKAHI cabang Pengadilan Negeri Yogyakarta menyaksikan kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara IKAHI dengan HukumOnline dan mengikuti pelatihan Singkat Penulisan Artikel Populer Hukum secara daring melalui aplikasi zoom. Kegiatan juga diikuti oleh seluruh Pengurus Daerah IKAHI, Pengurus Cabang IKAHI dan seluruh Anggota IKAHI. Penandatanganan MoU antara IKAHI dengan HukumOnline dilakukan oleh Ketua Umum IKAHI, Dr. H, Yasardin, S.H., M.Hum. dan Direktur Pemberitaan dan Kemitraan HukumOnline, Amrie Hakim.

Setelah penandatanganan MoU dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan singkat Penulisan Artikel Populer Hukum kepada para Hakim (Pengurus dan Anggota IKAHI) yang diawali dengan penyampaian materi “Menginspirasi dan Berbagi melalui Tulisan: Tips & Tricks Penulisan Artikel Populer untuk Hakim” oleh narasumber. Dengan pelatihan tersebut diharapkan hakim selain menjalankan profesinya,  mampu menyampaikan pengalaman, pengetahuan/informasi hukum dan pandangannya kepada masyarakat umum melalui tulisan. Diakhir kegiatan, acara diisi dengan dialog tanya jawab (sharing session) terkait tips dan tricks membuat/menyusun naskah artikel yang baik dan layak untuk diterbitkan.

Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Monev Pembangunan ZI berpredikat WBK

on Selasa, 26 Maret 2024. Posted in Berita Terkini

Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Monev Pembangunan ZI berpredikat WBK

Selasa, 26 Maret 2024, pukul 11.00 WIB bertempat di ruang Command Center, sesuai surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 448/BP/PW.1.1.1/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H, M.H. selaku Pembina Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan didampingi Ketua Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Tim Inti Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (Koordinator Teknikal/Operasional, Koordinator Area I-VI) mengikuti kegiatan monitoring evaluasi Pembangunan ZI secara daring (online). Pelaksanaan kegiatan monitoring evaluasi Pembangunan ZI oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada unit Kerja berpredikat WBK dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023.

Tim Evaluator bertugas untuk melakukan evaluasi sejauh mana progres pembangunan ZI telah berjalan sejak meraih predikat WBK dan menentukan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta masih layak untuk menyandang predikat WBK. Dalam kegiatan monitoring evaluasi pembangunan ZI, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan pemaparan singkat terkait perkembangan Pembangunan ZI pada Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Tim Evaluator. Ketua Pengadilan selaku Pembina Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM menjelaskan berbagai capaian yang telah diraih, inovasi yang diterapkan dan progres pembangunan ZI pada setiap Area Pembangunan ZI.

Kepada Tim Evaluator, Ketua Pengadilan menyampaikan dan meyakinkan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tetap konsisten dan senantiasa menjaga integritasnya serta berkomitmen untuk dapat meraih Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selanjutnya berdasarkan pemaparan, Tim Evaluator juga berdialog dengan Ketua Pengadilan dan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memastikan bahwa inovasi yang telah disampaikan benar-benar telah berjalan dan diimplementasikan serta memiliki dampak positif dan bermanfaat dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tim Evaluator juga menyampaikan apabila inovasi yang telah diterapkan telah direplikasi oleh satuan kerja lain agar disampaikan ke Direktorat Badan Peradilan Umum untuk menjamin bahwa inovasi tersebut memang asli/original dibuat/dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Menutup kegiatan Monitoring Evaluasi Pembangunan ZI di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tim Evaluator berpesan agar inovasi-inovasi yang telah diimplementasikan untuk selalu di monitoring evaluasi secara berkala dan di dokumentasikan eviden (data dukung) sehingga dapat dilihat seberapa jauh manfaat positif dan dampaknya ke masyarakat serta menjadi nilai plus bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk dapat diusulkan dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.